Soko Berita

Puan Maharani Tegas Tolak Relokasi Warga Gaza di Forum Dunia Islam, Dapat Standing Ovation!

Ketua DPR RI Puan Maharani tegas menolak relokasi warga Palestina dari Gaza dalam Konferensi ke-19 PUIC di DPR RI. Pernyataan itu disambut delegasi negara OKI.

By Deri Dahuri  | Sokoguru.Id
15 Mei 2025
<p>Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pada jamuan makan malam yang digelar untuk delegasi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 yang diselenggarakan di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Mei 2025. (Dok.DPR RI)</p>

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pada jamuan makan malam yang digelar untuk delegasi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 yang diselenggarakan di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Mei 2025. (Dok.DPR RI)

SOKOGURU, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyita perhatian internasional saat menyuarakan penolakan tegas terhadap gagasan relokasi warga Palestina dari wilayah Gaza. 

Momen bersejarah itu terjadi dalam acara inagurasi Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam, 14 Mei 2025.

Pernyataan tegas Puan yang menyebut "Gaza adalah milik rakyat Palestina" langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari para delegasi parlemen negara OKI dan anggota DPR RI yang hadir. 

Baca juga: DPR RI Tegaskan Komitmen Kuat Dukung Palestina, Usul Boikot dan Kunjungan ke Gaza!

Sikap ini mempertegas posisi Indonesia dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina di forum parlemen Islam dunia.

Puan Tolak Relokasi Rakyat Palestina dari Wilayah Gaza

"Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza harus dibangun kembali tidak hanya dengan gedung dan tembok, namun juga dengan harga diri, keadilan, dan harapan," ujar Puan dalam pidatonya yang menyentuh nurani kemanusiaan.

Acara pembukaan Konferensi PUIC ke-19 itu turut dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, para delegasi dari 37 negara anggota OKI, serta negara-negara observer. 

Konferensi ini sekaligus menandai dimulainya keketuaan Indonesia dalam PUIC, dengan Puan Maharani resmi menjabat sebagai Presiden ke-19 PUIC tahun 2025.

Baca juga: Puan Maharani di Turki: Serukan Parlemen Dunia Dukung Palestina dan Hentikan Agresi Israel

Puan juga menyerukan kepada parlemen negara-negara Islam untuk meningkatkan advokasi internasional demi pengakuan resmi terhadap negara Palestina. 

Ia menegaskan pentingnya solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan damai menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

"Parlemen harus mendorong lebih banyak negara di dunia untuk secara resmi mengakui negara Palestina," tambahnya lugas.

Tak hanya menyuarakan solidaritas, Puan juga menjalin pertemuan bilateral, termasuk dengan Ketua Delegasi Parlemen Palestina Mohammad Moussa Subeih Zeidan. 

Dalam pertemuan tersebut, Puan menegaskan bahwa Indonesia, sejak era Bung Karno, selalu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Persatuan Negara OKI Kunci Membela Palestina

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kekuatan dan persatuan negara-negara OKI adalah kunci agar suara dalam membela Palestina benar-benar didengar di dunia internasional.

Baca juga: Delegasi Israel Walkout di Forum IPU, Indonesia Makin Tegas Dukung Palestina

“Kalau kita lemah tidak mungkin kita bisa bantu Palestina, bahkan suara kita pun tidak akan didengar,” ujar Prabowo.

Konferensi PUIC ke-19 berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2025. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari krisis kemanusiaan di Palestina dan perlindungan minoritas Muslim, hingga dialog lintas peradaban, lingkungan hidup, serta isu HAM dan pemberdayaan perempuan.

Total lebih dari 500 delegasi dari 37 negara anggota OKI dan negara observer hadir dalam konferensi ini, menjadikannya salah satu ajang diplomasi parlemen terbesar di kawasan Islam dunia.

Dengan kehadiran dan komitmen tinggi Indonesia, khususnya DPR RI, Konferensi PUIC ke-19 menjadi panggung internasional yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan global.(*)